JATIMNET.COM, Jakarta – Polemik pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terus menjadi perhatian setelah lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meninggal dunia.

 

Di tengah evaluasi yang dilakukan pemerintah, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menegaskan pembekalan tersebut bertujuan membentuk karakter kepemimpinan yang dibutuhkan dalam mengelola koperasi di tingkat desa.

 

Donny mengatakan pendidikan kemiliteran bukan dimaksudkan untuk menjadikan peserta sebagai prajurit. Menurutnya, materi yang diberikan lebih diarahkan pada pembentukan disiplin, kerja sama, koordinasi, serta tanggung jawab yang dinilai penting bagi seorang manajer ketika memimpin organisasi dan mengelola sumber daya di lapangan.

 

“Sebetulnya itu banyak yang ditanyakan lah ya kenapa kok dilatih kemiliteran. Tapi tidak bisa kita pungkiri, di dalam kemiliteran itu ada nilai-nilai sangat baik sekali untuk bisa membentuk karakter. Karena nanti di lapangan juga dibutuhkan manajer-manajer yang bagus,” ujar Donny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026. 

 

Menurutnya, kedisiplinan menjadi salah satu aspek utama yang ingin dibangun melalui pendidikan bela negara. Selain itu, peserta juga dibekali kemampuan bekerja sama, berkoordinasi, dan menyelesaikan tugas secara terstruktur agar mampu menjalankan tanggung jawab sebagai pengelola koperasi.

 

“Kita bisa mengajarkan kepada mereka untuk berlatih disiplin, paling tidak waktu. Kemudian kerja sama, koordinasi dan lain sebagainya itu nilai-nilai yang bisa kita ambil dari pendidikan di Bela Negara,” katanya. 

 

Ia menambahkan, pendekatan serupa selama ini juga diterapkan oleh sejumlah kementerian maupun perusahaan yang mengirimkan pegawainya mengikuti pendidikan bela negara untuk memperkuat karakter, kepemimpinan, dan etos kerja.

 

Pernyataan Wamenhan disampaikan di tengah evaluasi pelaksanaan SPPI setelah lima peserta meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil.

 

Pemerintah memastikan evaluasi dilakukan agar pelaksanaan program tetap mengutamakan keselamatan peserta sekaligus memenuhi tujuan pembentukan kompetensi calon manajer koperasi.

 

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurrachman menyatakan kegiatan fisik dalam pelatihan SPPI kini telah dikurangi secara signifikan.

 

Pemerintah akan memusatkan pembelajaran pada materi manajemen perkoperasian sesuai kebutuhan tugas para peserta setelah ditempatkan di daerah.

 

“Ini sudah mulai dievaluasi, sudah berlangsung, sehingga kegiatan-kegiatan fisik ini sudah ditiadakan, dikurangi semaksimal mungkin, dan dititikberatkan kepada bagaimana manajemen perkoperasian karena kan ini calon-calon manajer nanti ya. Itu yang dititikberatkan,” ujar Dudung Abdurrachman usai melayat ke rumah duka salah satu peserta SPPI di Sukabumi.

 

Di sisi lain, pelaksanaan Latsarmil juga mendapat perhatian dari DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai pelatihan akan lebih efektif apabila komponen latihan dasar kemiliteran dihapus dan seluruh waktu pembelajaran difokuskan pada peningkatan kemampuan manajerial.

 

TB Hasanuddin menjelaskan bahwa berdasarkan skema pelatihan selama 45 hari, sebanyak 30 hari dialokasikan untuk latihan kemiliteran dan 15 hari untuk pembelajaran substansi koperasi.

 

Dengan komposisi tersebut, sebagian besar anggaran justru digunakan untuk kegiatan yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan tugas seorang manajer koperasi.

 

“Apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, 29 Juni 2026. 

 

Ia memperkirakan, apabila diterapkan kepada seluruh peserta SPPI yang berjumlah 35.476 orang, potensi penghematan anggaran dapat mencapai triliunan rupiah.

 

Menurutnya, dana tersebut dapat dialihkan untuk memperkuat materi yang lebih relevan, seperti tata kelola koperasi, pengelolaan keuangan, pemasaran, kewirausahaan, dan pemberdayaan masyarakat.

 

TB Hasanuddin menegaskan bahwa tantangan utama Koperasi Desa Merah Putih bukan terletak pada kemampuan fisik pengelolanya, melainkan pada kapasitas mengembangkan usaha dan membangun organisasi yang sehat.

 

Karena itu, materi pelatihan dinilai perlu disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan yang akan dijalankan peserta setelah menyelesaikan pendidikan.

 

Program SPPI menjadi bagian dari persiapan pemerintah dalam menyiapkan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih maupun Kampung Nelayan Merah Putih.

 

Pada gelombang pertama yang berlangsung 17 Juni hingga 31 Juli 2026, pelatihan diikuti 35.476 peserta yang terdiri atas 30.000 calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.

 

Perdebatan mengenai porsi latihan kemiliteran dan pembelajaran manajerial menunjukkan pentingnya penyusunan kurikulum yang seimbang antara pembentukan karakter dan penguatan kompetensi profesional.

 

Evaluasi yang sedang dilakukan pemerintah diharapkan mampu menghasilkan pola pelatihan yang lebih efektif, aman, serta mendukung lahirnya pengelola koperasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa.