JATIMNET.COM, Sampang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang kembali berencana mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI (Persero).

Nominal utang yang bakal diajukan di tahun depan atau 2027 sebanyak Rp100 miliar. Pinjaman tersebut direncanakan untuk membiayai program pembangunan infrastruktur di Kota Bahari.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sampang Umi Hanik Laila mengatakan bahwa penyusunan naskah akademik tengah dipersiapkan.

"Pemkab Sampang berencana mengajukan pinjaman dana ke PT SMI. Saat ini, pemerintah sedang mempersiapkan penyusunan Feasibility Study (FS) atau study kelayakan yang menjadi salah satu pernyataan dari usulan pinjaman itu," katanya, Senin, 23 Februari 2026.

BACA: Lelang Proyek PJU Rp5,3 Miliar Belum Rampung, Begini Penjelasan Pemkab Sampang

Hanik menjelaskan pinjaman daerah tersebut nantinya akan digunakan untuk kebutuhan pembangunan prasarana dasar permukiman di perkotaan dan pembangunan infrastruktur jalan.

"Rencananya kami penuhi dulu semua persyaratannya di tahun ini. Kemudian, nanti tergantung surat perjanjian peminjamannya, tapi insyaallah rencana ini akan terealisasi di 2027," ujarnya.

Sebelumnya, utang kepada PT SMI sudah pernah dilakukan Pemkab Sampang pada tahun 2020. Nominalnya sebanyak Rp13 miliar yang digunakan untuk percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Kemudian, pemkab kembali mengajukan utang ke PT SMI dengan nilai yang lebih fantastis, yakni Rp 204,5 miliar pada tahun 2021. Duit sebanyak itu untuk proyek pembangunan Jalan Halim Perdana Kusuma atau Jalan Lingkar Selatan (JLS).

BACA: Tanpa Lelang, Pengadaan Konsultan Pengawas Proyek Lahan RSMZ Sampang Disorot

Menanggapi rencana itu, anggota DPRD Sampang M Anwar Sanusi mengatakan pengajuan pinjaman daerah merupakan salah satu strategi pemkab untuk menutup kebutuhan anggaran di luar APBD yang mayoritas dialokasikan untuk belanja wajib.

Menurutnya, saat ini keuangan Pemkab Sampang sedang tidak baik-baik saja karena adanya pengurangan dana transfer ke daerah (TKD). Pengurangan TKD ini secara otomatis berdampak pada pembangunan.

"Di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tidak baik-baik saja, perlu ada terobosan, dan satu-satunya cara yang paling efektif ialah berhutang. Terpenting proses pengajuannya dilakukan sesuai peraturan dan perundang-undangan," kata politikus Partai Golkar ini.