JATIMNET.COM, Jember – Inspeksi mendadak atau sidak digelar Komisi D DPRD Kabupaten Jember ke RSD dr. Soebandi Jember, Jumat sore, 27 Februari 2026. Sidak tersebut digelar setelah dewan menerima laporan awal terkait dugaan persoalan data keuangan serta temuan pelayanan yang dinilai tidak lazim.

Isu yang mencuat antara lain adanya informasi pasien yang harus berbagi atau bergantian menggunakan alat kesehatan. Informasi itu mendorong anggota dewan turun langsung untuk memastikan kondisi pelayanan di rumah sakit milik Pemkab Jember tersebut.

Seluruh anggota Komisi D turun ke lapangan dan membagi tugas menjadi tiga tim. Mereka menyisir ruang rawat inap, layanan paviliun, hingga sejumlah instalasi medis lainnya untuk melihat kondisi riil pelayanan.

Usai peninjauan, dewan menggelar audiensi dengan jajaran manajemen rumah sakit di ruang rapat direksi lantai tiga. Namun, forum diskusi tidak berjalan optimal. Rapat yang sempat diisi pemaparan direktur akhirnya dihentikan karena sejumlah wakil direktur dan pihak keuangan tidak hadir.

 

Anggota Komisi D DPRD Jember, Hafidi, menegaskan bahwa pihaknya sejak awal tahun anggaran berupaya memperoleh data akurat sebagai bahan evaluasi pelayanan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita dari awal tahun anggaran ini berupaya untuk mendapatkan data yang seakurat mungkin di rumah sakit ini. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada rakyat dan peningkatan PAD kita,” ujar Hafidi.

Ia menyebut, pihaknya menemukan sejumlah catatan, termasuk di ruang paviliun yang memunculkan istilah dugaan kerugian atau persoalan dalam perhitungan pembayaran.

“Ini dalam tanda kutip kami ingin tahu sejauh mana. Kok timbul istilah ada kerugian? Dari mana alurnya, bagaimana penjelasannya, dan apa jalan keluarnya,” tegas legislator asal PKB tersebut.

 

Selain itu, Komisi D juga menyoroti dugaan masuknya pegawai baru tanpa prosedur yang jelas di Instalasi Bedah Sentral.

“Tadi belum ada penjelasan soal pegawai yang masuk dan keluar. Kami butuh penjelasan langsung dari wakil direktur maupun bagian keuangan. Karena belum lengkap, minggu depan akan kami panggil ke komisi,” katanya.

Komisi D memastikan akan menjadwalkan pemanggilan lanjutan untuk memperoleh klarifikasi menyeluruh, khususnya terkait tata kelola keuangan dan sistem pelayanan.