JATIMNET.COM, Jember – Ketua DPC PDI Perjuangan Jember, Widarto, menanggapi polemik sumber anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut total anggaran program tersebut mencapai Rp335 triliun.

Menurutnya, sekitar Rp200 triliun lebih dari total tersebut disebut berasal dari alokasi anggaran pendidikan yang keseluruhannya sekitar Rp700 triliun.

“Silakan dibantah kalau mau dibantah. Mari beradu data, beradu argumen bahwa 200 sekian triliun itu bagian dari 700 sekian triliun anggaran pendidikan,” ujarnya.

BACA: MBG Jadi Sorotan Terkait Kelayakan Menu, BGN Klarifikasi Anggaran Per Porsi

Ia menjelaskan, sebagian pihak menilai MBG dapat dikategorikan sebagai belanja pendidikan karena menyasar siswa dan mendukung proses belajar. Namun, ia menegaskan secara angka dana tersebut tetap diambil dari pos pendidikan.

“Bahwa ada rasionalisasi karena ini untuk siswa agar rajin sekolah dan bisa dianggap bagian dari pendidikan, itu soal lain. Monggo kita diskusikan. Tapi harus diakui bahwa 200 sekian triliun itu diambil dari anggaran pendidikan,” tandasnya.

Ia membuka ruang diskusi publik dan menantang pihak yang berbeda pandangan untuk mengedepankan data dan argumentasi.

BACA: PDIP Jember Pastikan Tak Ada Kader yang Berbisnis Program MBG

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, membantah tudingan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengurangi atau menggerus anggaran pendidikan. Ia menegaskan anggaran pendidikan tetap sesuai amanat konstitusi sebesar 20 persen dari APBN dan telah disepakati bersama pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat.

Teddy menyatakan tidak ada program pendidikan yang dipangkas atau dihentikan akibat pelaksanaan MBG. Menurutnya, narasi yang menyebut MBG “menggerus” anggaran pendidikan tidak tepat dan perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Ia menambahkan, program MBG justru dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Pemerintah, kata dia, tetap menjalankan seluruh program prioritas di sektor pendidikan tanpa pengurangan anggaran.